Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Andi Nurpati.
Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Andi Nurpati.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat menegaskan hingga kini belum memutuskan arah dukungan di pilkada Surabaya. Adanya pengurus di daerah yang memberikan dukungan terhadap salah satu calon ditegaskan belum atas rekomendasi dari DPP. 

Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Andi Nurpati menerangkan bahwa tahapan pilkada telah tercantum dalam peraturan organisasi (PO) DPP Partai Demokrat. Dalam petunjuk pelaksanaan (juklak) tentang pilkada, DPP menugaskan kepada DPC di kabupaten/kota untuk melakukan penjaringan dan pendaftaran bakal calon. Baik untuk wali kota/wakil wali kota atau bupati/wakil bupati. "Juga untuk gubernur, dilakukan oleh DPD Provinsi yang melakukan pilkada," kata Andi Nurpati di Surabaya. 

Tahapan di DPC maupun DPD hanya sebatas membuka penjaringan. "Jadi, nanti yang menentukan siapa yang mendapat rekomendasi atau dukungan adalah DPP," tegas mantan anggota KPU itu.

Penetapan akan dilakukan melalui rapat DPP. Bahkan,  penentuan calon gubernur ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat yang diketuai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

"Jadi, DPC/DPD tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan, mendukung, apalagi menetapkan calon. Hal itu tidak dibenarkan, sebab aturan memang kewenangan di DPP," tegasnya. 

Baru apabila rekomendasi telah turun, maka partai bisa melakukan deklarasi. "Setelah rekomendasi ditetapkan, boleh melakukan deklarasi. Kalau belum ada rekomendasi, DPC atau DPD harus menunggu DPP," sambung Andi Nurpati. 

Bahkan, pada saat membuka pendaftaran, DPC maupun DPD dilarang untuk memotong siapa pun yang ingin mengikuti pendaftaran. Siapa pun yang mendaftar harus disampaikan ke DPP dan nanti yang memutuskan DPP. 

"Kalau yang mendaftar empat orang, ya harus empat orang yang disampaikan ke DPP. Selain itu, saya kira tidak mungkin rekomendasi DPP keluar dari yang diusulkan," ujar Andi Nurpati.

Apabila DPC tak mengusulkan seluruh nama yang mendaftar, maka nama pendaftar berhak untuk diterima di DPP. Selanjutnya, pertimbangan terakhir akan tetap di DPP. 

"DPC atau DPD bisa memberikan keterangan tambahan tentang calon, misalnya soal survei. Penilaian ini hanya diberikan sebagai bahan pertimbangan," ungkapnya. 

Di dalam menetapkan calon, ada beberapa pertimbangan. Di antaranya, latar belakang kader dari internal Demokrat, popularitas dan elektabilitas yang dibuktikan melalui survei, serta kemungkinan koalisi.

"Kami akan memberikan rekomendasi kalau kursi mencukupi. Biasanya, ada partai lain yang memberikan surat tugas," katanya. 

Beberapa aspek penunjang kemenangan selama proses kampanye turut menjadi perhatian Demokrat. "Pertimbangan menang bukan sekadar di survei, namun juga ketokohan, logistik,dan aspek lainnya," terangnya. 

Selain itu, batas waktu pemberian rekomendasi belum dilakukan dalam waktu dekat. Demokrat mengikuti tahapan di pendaftaran di KPU. 

"Pendaftaran di KPU kan bulan Juni, batas rekomendasi bisa menjelang pendaftaran. Dinamika ke depan akan kami perhatikan," ucapnya.

Sebelumnya DPC Demokrat menyatakan dukungannya terhadap bakal calon wali kota (cacawali) Mahfud Arifin di Surabaya. Namun, hingga saat ini belum ada surat keputusan resmi memang terkait rekom tersebut. Demokrat Surabaya sendiri memiliki empat kursi di DPRD Surabaya.