Didik Farkhan bersama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Irjen Pol M. Iqbal.

Didik Farkhan bersama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Irjen Pol M. Iqbal.



Nama-nama baru terus bermunculan pada bursa Pilwali Surabaya 2020. Kali ini yang muncul adalah mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya Farkhan Alisyahdi atau dikenal Didik Farkhan.

Jaksa kelahiran Bojonegoro, Jawa Timur, ini disebut  cocok maju pada pilwali mendatang oleh politisi Partai Demokrat Surabaya Herlina Harsono Njoto.  "Ada mantan Kapolda Jatim Pak Mahfud Arifin hingga mantan Kajari Surabaya Pak Didik Farkhan. Mereka sangat layak diperhitungkan juga," ujar Herlina.

Didik Farkhan yang juga pernah menjadi Aspidsus Kejati Jatim, jelas Herlina, memiliki modal sosial di Surabaya. Ia mencontohkan soal penyelamatan 11 aset milik Pemkot Surabaya senilai puluhan triliun. "Pak Didik berhasil menyelamatkan, melawan mafia aset. Aset-aset kembali ke pangkuan pemkot," tandas Herlina.

Herlina yang namanya juga masuk radar partainya untuk diusung pada pilwali Surabaya ini menantang jaksa kelahiran 1971 itu untuk membangun Surabaya.

"Surabaya memanggil. Jika beliaunya maju, pasti akan mendapat dukungan dari Bu Risma," kata Herlina yang juga jetua Fraksi Demokrat-NasDem DPRD Surabaya ini.

Mendapat apresiasi tersebut, Didik Farkhan mengucapkan rasa terima kasihnya. "Menyelamatkan aset Pemkot Surabaya sudah menjadi tugas dan kewajiban," ujarnya.

Didik mengaku saat ini sedang fokus sebagai koordinator pada JAM Intelijen Kejaksaan Agung. "Sejak 26 Agustus 2019 ke Jakarta," tambah dia.

Ke depan, Didik berharap penerus Wali Kota Risma sesuai dengan kehendak masyarakat Surabaya. "Aspirasi masyarakat," ujar Didik.

Baru-baru ini, Didik yang pernah menjadi wartawan ini menulis buku yang berjudul "Jaksa vs Mafia Aset".

Sejak awal menjabat tahun 2010, Wali Kota Risma sudah berusaha untuk merebut kembali aset-aset itu. Termasuk sudah melapor ke sana ke mari. Tapi hasilnya nihil. Bahkan dalam hampir semua gugatan lerdata atau TUN, pihak Pemkot Surabaya kalah.

"Bermula saat saya menjabat kajari Surabaya pada akhir tahun 2015. Saya didatangi Bu Risma. Ia mengeluh ada 11 aset pemkot yang dikuasai swasta. Saat itu juga saya 'tantang' Bu Risma agar pasrahkan saja ke Kejari Surabaya," tulis Didik dalam bukunya.

 

 


End of content

No more pages to load